Sejarah NU

Latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama.

Setidaknya ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya NU, yaitu:

1-    Faktor dalam negeri

Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia banyak melakukan langkah-langlah yang mempersempit ruang gerak ummat Islam, untuk mempertahankan kekuasannya di Indonesia, Belanda telah menjalankan politik kolonialnya di Indonesia yaitu: 
a.    Melaksanakan politik “devide et impera” (adu domba).
b.    Menipu rakyat dengan teori colonial “white mans’s burden”, dan mengatakan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk melakukan tugas suci (mission sacree).
c.    Menanamkan nilai yang dapat menimbulkan penyakit “inferiority complex” dikalangan bangsa Indoneia.
Para ulama tidak tinggal diam dengan politik yang dijalankan oleh penjajah ini, mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, mereka yakin bahwa perang melawan penjajah adalah bentuk jihad fisabilillah (berjuang dijalan Allah) dalam rangka membela tanah air dan mengusir penjajah yang selama ini banyak menindas dan membuat mereka menderita.
Pada umumnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para ulama didukung oleh rakyat. Rakyat yang mendukung pada umumnya jama’ah pengajian dari pengajian yang dipimpin oleh ulama. Dalam pengajian itulah para ulama mengobarkan semangat jihad. Oleh sebab itu, pada jaman penjajahan Belanda ada beberapa pengajian yang dicurigai oleh pemerintah Belanda, karena pengajian itu dinilai oleh Belanda sebagai forum untuk menanamkan kebencian dan perlawanan terhadap penjajah.
Selain pengajian, ada juga pesantren. Selain tempat menimba ilmu, oleh para ulama pesantren juga dijadikan tempat membina masyarakat dalam melawan penjajah Belanda. Akibatnya, banyak pesantren-pesantren yang dicurigai oleh Belanda sebagai pusat pemberontakan terhadap penjajah Belanda.
Munculnya Nahdlatul Ulama diharapkan dapat menjadi upaya untuk menyatukan pesantren-pesantren dan para ulamanya dalam membangun kekuatan. NU adalah organisasi formal yang mendapatkan izin atau status hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Dengan status hukum tersebut, diharapkan para ulama atau pesantren tidak dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan demikian dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan pesantren tidak dihambat oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebab jika pemerintah Hindia Belanda melakukan tekanan akan muncul pemberontakan.
 
2-    Faktor luar negeri

faktor lain yang melatarbelakangi berdirinya NU adalah perdebatan seputar sunnah dan bid’ah. Setelah khilafah Turki Utsmani guncang dan akhirnya runtuh kemudian berganti menjadi Republik, Arab Saudi yang sebelumnya dibawah kekuasaan Turki Utsmani berhasil diambil alih oleh Ibnu Sa’ud. Setelah Arab Saudi dibawah kekuasaannya, Ibnu Sa’ud hendak menjadikan faham Wahabi sebagai faham resmi Negara dan ingin menyingkirkan faham-faham keagamaan lain yang berkembang di sana. (Endang turmudzi, dkk., 2004: 5). Kaum Wahabi dengan memanfaatkan keberpihakan penguasa berusaha untuk menghilangkan praktik-praktik keagamaan tertentu yang berkembang pada sebagian ummat Islam, yang menurut mereka tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggapnya sebagai bid’ah, sesuatu diluar agama yang dijadikan bagian dari ajaran agama.

Kaum Wahabi yang mengambil faham Ibnu Taymiah yang begitu berpihak pada ahli hadits menilai bahwa praktik-praktik keagamaan sebagian ummat Islam telah bercampur dengan syirik sehingga perlu dilakukan pemurnian. Perlu diingat bahwa dengan demikian, kaum Wahabi-pun menyebut dirinya sebagai Ahlussunnah atau kelompok yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW.
Beberapa tokoh Islam di Indonesia dari kalangan modernis seperti KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan HOS. Tjokroaminoto (PSII) menyambut baik gagasan Raja Abdul ‘Aziz itu dan ingin mengembangkan faham yang sama di Indonesia. Pada situasi inilah para ulama dari kalangan pesantren (kalangan tradisonal) yang kemudian menjadi pendiri NU mengemukakan pandangan-pandangan yang menentang ide tersebut dengan berpegang teguh pada faham Ahlussunnah Waljama’ah.
Praktek-praktek keagamaan yang telah sejak lama berkembang di kalangan ummat Islam yang hendak dihapus oleh kaum Wahabi dan kelompok-kelompok lainnya yang sehaluan itu difahami secara berbeda oleh kalangan ulama pesantren. Dalam melihat masalah tradisi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. misalnya, ada pandangan yang sangat berbeda antara kaum Wahabi dengan para ulama pesantren yang kemudian menjadi pendiri NU.
Berikutnya Ibnu Sa’ud yang telah menjadi raja Kerajaan Arab Saudi mengundang tokoh Islam Indonesia untuk menghadiri Kongres di Makkah. Untuk menentukan siapa yang akan menghadiri undangan Raja Ibnu Sa’ud tersebut kemudian dibahas dalam kongres al Islam ke empat  di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan kongres al Islam ke lima di Bandung (5 Februari 1926). Keputusan kedua kongres tersebut berpihak kepada kelompok modernis, sehingga utusan yang dikirim berdasarkan hasil keputusan kongres di Bandung adalah H.O.S Cokroaminoto dari Sarekat Islam dan KH. Mas Mansur dari Muhammadiyah.

Keputusan kongres tadi menyebabkan KH. Wahab Chasbullah dan tiga orang rekannya melakukan aksi walk out (protes dengan cara meninggalkan ruangan sidang). Pasca kongres Bandung, KH. Wahab Chasbullah berinisiatif untuk mengadakan musyawarah dengan ulama-ulama yang sehaluan. Langkah ini memperoleh sambutan dari para ulama terkemuka diantaranya KH. Hasyim Asy’ari. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 M. bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H, bertempat di kediaman KH. Wahab Chasbullah, para ulama mengadakan pertemuan  yang dihadiri oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Bisri Samsuri dari Jombang, KH. Ridwan Abdullah dari Surabaya, KH. Asnawi dari Kudus, KH. Ma’shum dari Lasem, KH. Nanwawi dari Pasuruan, KH. Nahrawi dari Malang, KH. Alwi Abdul Aziz dari Surabaya dll. (YSZ, 1994: 142).
Dalam pertemuan tersebut lahir beberapa keputusan penting, antara lain: 
Pertama: meresmikan dan mengukuhkan Komite Hijaz. Komite ini terdiri dari KH. Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Ghunaim al Mishri. Komite ini bertugas untuk menghadap langsung Raja Ibnu Sa’ud dalam rangka menyampaikan tuntutan agar ajaran madzhab empat dan kebebasan untuk melakukan praktek peribadatan lain dihormati. Delegasi Komite Hijaz ini tidak tergabung dalam delegasi ummat Islam Indonesia yang diwakili kalangan modernis, akan tetapi langsung menghadap Raja Ibnu Sa’ud.
Kedua: membentuk sebuah jam’iyah sebagai wadah persatuan para ulama dalam memimpin ummat menuju terciptanya izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Jam’iyah ini kemudian diberi nama Nahdltaoel Oelama (NO) dalam Ejaan Yang Disempurnakan menjadi Nahdlatul Ulama (NU). secara singkat jam’iyah ini bertujuan untuk membina terwujudnya masyarakat Islam berdasarkan akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah. 
Susunan Pengurus Besar dan Badan Syuriah pertama Nahdlatul Ulama:
Rois al Akbar    : KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng Jombang)
Wakil                 : KH. Dahlan (Surabaya)
Katib Awal         : KH. Abdul Wahab Chasbullah  (Surabaya)
Katib Tsani        : KH. Abdul Halim (Cirebon)
A’wan                : KH. Alwi Abdul Aziz, KH. Ridwan, KH. Said, 
                            KH. Bisri Samsuri, KH. Badul Ubeid, 
                            KH. Nahrawi, KH. Amin, KH. Masyuri.
Mustasyar    : KH. Raden Asnawi (Kudus), KH. Raden 
                       Hambali (Kudus), KH. Ridwan,  Ms. Nawawi,
                       KH. Doromuntaha, KH. Sj. Genaim al Amir  
                       (al Misri).
Adapun susunan Pengurus Tanfidziyah terdiri dari:
Ketua             : H. Hasan Gipo (Surabaya).
Penulis          : M. Sidiq Sugeng Judodiwiryo (Pemalang).
Bendahara    : M. Burhan.
Pembantu     : H. Salih Syamil, H. Ichsan, H. Djafar Alwan, 
                       H. Usman, H. Achzab, H. Nawawi, H. Dahlan 
                       dan M. Mangun (semuanya dari Surabaya)
Dengan wadah organisasi NU inilah KH. Hasyim Asy’ari (Rois al Akbar) mengembangkan faham Ahlussunnah Waljama’ah dengan memadukan pandangan ahli hadits dan ahli ra’yi. Seperti yang digagas oleh Syaikh nawawi al-Bantani dan Syaikh Mahfudz Termas sebelumnya (Endang Turmudzi, dkk., 2003: 6). Dengan kata lain, konsep NU tentang Ahlussunnah Waljama’ah tidaklah berupa taklid buta (mengikuti tradisi lama tanpa alasan) dan bukan pula mendewakan akal pikiran secara bebas tanpa batas dalam memahami ajaran agama.
Ada dua ciri NU dalam mengembangkan faham Ahlussunnah Waljama’ah yaitu: 1- keharusan bermazhab dan berpegang pada qaidah fiqhiyah ‘al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shaalih wa al-akhdz bi al-jadiid al-ashlah (menjaga sesuatu yang lama yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih relevan). 2- Pentingnya bermazhab dalam mengamalkan agama Islam, menurut NU dikarenakan akan (lebih) mendekatkan ummat Islam pada kebenaran dan mudah dijangkau. 
Dalam Al-Qaanun al-Asaasiy, KH. M. Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa meninggalkan mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali dalam hal fiqih), akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. (Muhith Muzadi, 2003: 125). Dalam Risaalah ahl as-Sunnah wal-Jamaa’ah , KH. M. Hasyim Asy’ari  (1418 H: 14) mengutip sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya: “Ummatku tidak mungkin berkumpul atas kesesatan; dan tangan Allah berada diatas tangan jama’ah; barang siapa mengucilkan diri (dari mereka), maka ia mengucilkan diri untuk menuju neraka … ” (HR. at-Tarmidzi). Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan redaksi: “… oleh sebab itu, apabila terjadi perselisihan, maka wajib bagimu untuk mengikuti as-sawaad al-a’zam (pendapat terbanyak)”. 
Meski demikian, sesungguhnya mazhab yang benar tidak terbatas pada empat mazhab itu saja. Ada mazhab-mazhab lain yang menurut sebagian ulama bisa diikuti, seperti mazhab Sufyan Tsauri ibn Uyainah, mazhab Ishaq ibn Rahuwaih, mazhab Dawud az-Zahiri dan mazhab al-Awza’i. hanya saja, dalam perkembangannya mazhab-mazhab tersebut tidak mempunyai sistem sanad yang bisa menghindarkan diri dari terjadinya kekeliruan akibat tahriif (pemalsuan) dan tabdiil (pengubahan), sehingga para ulama di kalangan Syafi’iyah bersepakat untuk tidak membolehkan bermazhab kepada selain empat mazhab itu. (Muhith Muzadi, 2003: 128).
Keharusan berpegang pada tradisi para pendahulu (Rasulullah SAW., para sahabat, tabi’in dan seterusnya) juga melandasi pemikiran Islam yang dikembangkan Ahmad ibn Hanbal. Dalam salah satu suratnya yang ditujukan kepada Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M/ 232- 486 H), khalifah setelah al-Waatsiq, ketika masalah keqadiman dan kemakhlukan al-Qur’an masih ramai diperdebatkan, ia menulis: “Sesungguhnya tidak hanya satu orang yang meriwayatkan pendapat orang-orang yang telah mendahului kita, bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Merekalah yang berpendapat seperti itu. Sedangkan saya berpendapat tentang kalam Allah hanya sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Allah dan hadits Nabi, atau oleh para sahabat Beliau juga tabi’in. sungguh memperdebatkan masalah ini tidak terpuji”. (Muhammad Abu Zahrah: 1996: 183) .

Selanjutnya, gambaran tentang bagaimana NU berpegang teguh pada prinsip al-muhafazhah ‘ala a;-qadim ash-ashaalih wa al-akhdz bi al-jadiid al-ashlah bisa terlihat dalam penjelasan KH. M. Hasyim Asy’ari tentang pengertian bid’ah. Dengan mengutip penjelasan Abul Baqa’ dalam bukunya al-Kulliyyaat, beliau mengemukakan pengertian etimologis (bahasa) kata sunnah sebagai “jalan” dan kebisaaan (tradisi) meskipun tidak disukai. Sedangkan menurut syara’, sunnah merupakan jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. atau tokoh-tokoh agama lainnya, seperti para sahabat dan tabi’in. (KH. M. Hasyim Asy’ari, 1518 H: 5).
Dari dasar pengertian ini dan dilengkapi dengan inspirasi dari praktek dakwah Islam di Nusantara yang dilakukan oleh Wali Songo, NU menilai bahwa praktek-praktek keagamaan seperti ziarah ke makam Rasulullah dan tempat-tempat tertentu yang memiliki nilai sejarah Islam yang selama ini dilakukan oleh sebagaian masyarakat muslim, harus dilihat dalam konteks tradisi (kebisaaan), yang harus dipertimbangkan sisi manfaat dan mudharatnya, sehingga tidak bisa begitu saja dihilangkan.
Yang perlu dilakukan atas tradisi-tradisi semacam itu adalah bagaiman memasuklkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Inilah sikap yang diambil oleh Sunan Kalijaga terhadap tradisi wayang yang berkembang di masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga mampu memerankan diri sebagai “dalang wayang” yang mengganti nama-nama lakonnya dengan nama-nama yang islami demi cita-cita dakwah Islam. Dengan demikian, bagi para ulama pendiri NU, apa yang dilakukan oleh kelompok Wahabi yang hendak menghancurkan tempat-tempat yang dijadikan ziarah oleh sebagian ummat Islam hanya akan menjadi sumber perpecahan ummat. Sebab, pada dasarnya Islam datang untuk memberi petunjuk dan menyempurnakan apa yang terbaik yang ada pada manusia, bukan memberantas habis semua tradisi yanhg berkembang dalam kehidupan mereka sebagai makhluk berbudaya.
Muqaddimah al-Qaanuun al-Asaasiy yang lebih banyak memberikan tekanan pada pentingnya persatuan dan tolong menolong di antara sesama ummat Islam, agaknya juga berpesan bahwa menjaga persatuan adalah lebih baik untuk dipikirkan dan dilakukan ketimbang melakukan upaya “purifikasi” ajaran Islam seperti dilakukan kaum Wahabi yang akan menjadi sumber perpecahan di antara kaum muslimin.
Semangat untuk memberi napas dan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang telah ada dan berkembang di masyarakat ini mendorong sikap dan pendirian NU dalam melihat Islam sebagai agama penyempurna. NU berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. (MA. Sahal Mahfudz, 2003: ws. lihat: Naskah Khittah NU, 3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan Nahdhatul Ulama, poin c).